Usman Hamid menceritakan saat ia ditawari oleh Mahfud MD untuk gabung di Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat. Usman akhirnya menolak

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah akan menemui korban-korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Presiden Joko Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu (11/1/2023). Dari laporan yang diberikan oleh PPHAM, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia.