Kode etik polisi dan ancaman hukumannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Perkap) Republik Indonesia Nomor 14/2011.

Tomy mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan masa sidang keempat beralasan lambatnya kerja MKD karena butuh waktu untuk sosialisasi peraturan DPR. Padahal, kata Tomy, tidak perlu waktu lama bagi anggota DPR untuk memahami kode etik dan

Komisi Yudisial didesak segera mengungkapkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan pelanggaran etik hakim Sarpin Rizaldi. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting mempertanyakan belum ada tindak lanjut KY at

"Apakah pembukaan kotak suara itu masih merupakan bagian tahapan penyelenggaraan pemilu? Andai KPU berpendapat karena ini miliknya berada dalam kekuasaannya, maka soal hukum yang muncul untuk apa KPU minta persetujuan dari MK?"

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (11/10/2022).