Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tetap memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) Rp 15 miliar meski ada dugaan korupsi di tubuh PD Dharma Jaya. Lalu apa alasannya?

Persoalan keuangan yang terjadi pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya menjadi tanggung jawab direksi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta BPK menangkap pihak yang bertanggung jawab atas penyelewengan keuangan negara.

BPK DKI menemukan indikasi temuan penyelewangan keuangan negara di PD Dharma Jaya hingga miliaran rupiah.

Gubernur DKI Joko Widodo mengakui adanya kekacauan di tubuh PD Dharma Jaya terkait pengelolaan keuangan. Jokowi mengistilahkan situasi di BUMD yang mengelola peredaran daging sapi di DKI itu dengan enggak keruan.