Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pbhi

01:51
Pakar Hukum: Pemerintah Sekarang Lebih Buruk dari Orde Baru
Pakar Hukum: Pemerintah Sekarang Lebih Buruk dari Orde Baru

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa pemerintahan saat...

video
PBHI Buat Posko Pengaduan Dugaan Keterlibatan Anggota TNI-Polri di Pemilu 2024
PBHI Buat Posko Pengaduan Dugaan Keterlibatan Anggota TNI-Polri di Pemilu 2024
Masyarakat yang mendapati dugaan anggota TNI-Polri terlibat politik praktis di Pemilu 2024 dapat melapor ke PBHI, melalui nomor 0895385587159.
Nasional
MKMK Luruskan Dugaan Gugatan Usia Capres-cawapres Tak Bertanda Tangan
MKMK Luruskan Dugaan Gugatan Usia Capres-cawapres Tak Bertanda Tangan
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyebut, terdapat dua dokumen perbaikan. Dokumen perbaikan yang diunggah di situs resmi MK memang tak bertandatangan.
Nasional
Sidang MKMK, Terungkap Gugatan Almas Tsaqibbirru soal Usia Capres-Cawapres Tak Ditandatangani
Sidang MKMK, Terungkap Gugatan Almas Tsaqibbirru soal Usia Capres-Cawapres Tak Ditandatangani
Menurut PBHI, dokumen yang tidak ditandatangani sama sekali seharusnya dianggap tidak pernah ada.
Nasional
PBHI Minta Jokowi dan Prabowo Tanggung Jawab soal Dugaan Pasok Senjata ke Myanmar, Ini Alasannya
PBHI Minta Jokowi dan Prabowo Tanggung Jawab soal Dugaan Pasok Senjata ke Myanmar, Ini Alasannya
PBHI sebut koordinasi kebijakan soal senjata dari hulu ke hilir ada di tangan KKIP. Sementara, Ketua KKIP adalah Jokowi dan Prabowo ketua hariannya
Nasional

All News

Soal Batas Usia Cawapres, PBHI Khawatir MK

Soal Batas Usia Cawapres, PBHI Khawatir MK "Copy-Paste" Putusan Batas Usia Komisioner KPK

Nasional
PBHI Sebut Penggerudukan TNI ke Mapolrestabes Medan sebagai Pelanggaran HAM

PBHI Sebut Penggerudukan TNI ke Mapolrestabes Medan sebagai Pelanggaran HAM

Nasional
Aturan Soal Produk Tembakau Lebih Longgar Dibandingkan Minuman Beralkohol

Aturan Soal Produk Tembakau Lebih Longgar Dibandingkan Minuman Beralkohol

Nasional
Prevalensi Perokok Meningkat, Pemerintah Diminta Atur Ketat Produk Tembakau

Prevalensi Perokok Meningkat, Pemerintah Diminta Atur Ketat Produk Tembakau

Nasional
Rumoh Geudong Pidie Dirobohkan, PBHI: Menghancurkan Alat Bukti Pro-Justitia Pelanggaran HAM Berat

Rumoh Geudong Pidie Dirobohkan, PBHI: Menghancurkan Alat Bukti Pro-Justitia Pelanggaran HAM Berat

Nasional
PBHI Duga Ada Upaya Kriminalisasi terhadap Tiktoker Bima Yudho Saputra

PBHI Duga Ada Upaya Kriminalisasi terhadap Tiktoker Bima Yudho Saputra

Nasional
PBHI Sebut Laporan Polisi terhadap Tiktoker Bima Yudho Langgar HAM

PBHI Sebut Laporan Polisi terhadap Tiktoker Bima Yudho Langgar HAM

Nasional
Minta Kemenhan Jadi Koordinator, Jokowi Dinilai Merusak Fungsi Intelijen

Minta Kemenhan Jadi Koordinator, Jokowi Dinilai Merusak Fungsi Intelijen

Nasional
PBHI Sebut Usul Jokowi Kemenhan Jadi Koordinator Intelijen Langgar UU

PBHI Sebut Usul Jokowi Kemenhan Jadi Koordinator Intelijen Langgar UU

Nasional
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Sebatas

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Sebatas "Uang Kerohiman"

Nasional
Janji Jokowi soal 12 Pelanggaran HAM Berat Dinilai Masih Banyak Kelemahan

Janji Jokowi soal 12 Pelanggaran HAM Berat Dinilai Masih Banyak Kelemahan

Nasional
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kurang Menyeluruh

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kurang Menyeluruh

Nasional
Penyesalan Jokowi di 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Dinilai Gimik dan Pengalihan Isu Perppu Cipta Kerja

Penyesalan Jokowi di 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Dinilai Gimik dan Pengalihan Isu Perppu Cipta Kerja

Nasional
PBHI Ragukan Janji Pemerintah Proses Hukum Pelanggaran HAM Berat

PBHI Ragukan Janji Pemerintah Proses Hukum Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Aparat Disebut Punya Tim Khusus untuk Kriminalisasi Kelompok Kritis dan Oposisi

Aparat Disebut Punya Tim Khusus untuk Kriminalisasi Kelompok Kritis dan Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads