Ade Komarudin mengatakan, akan mengkaji ulang kebijakan Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, yang meminta paspor diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri.
"Selama ini Kemenlu hanya memberikan kepada pimpinan DPR, padahal eselon 3 di Kemenlu saja sudah menggunakan," ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas paspor hitam. Pasalnya, paspor tersebut diberikan khusus untuk diplomat.