Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Partai

Surya Paloh Sebut Partai Nasdem Tak Membebek Hasil Survei soal Penentuan Capres
Surya Paloh Sebut Partai Nasdem Tak Membebek Hasil Survei soal Penentuan Capres
Surya berharap rakernas itu bisa memberikan banyak usulan kandidat capres, sehingga nantinya yang dipilih adalah tokoh yang terbaik.
Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai
“Jadi ya itu kreativitas orang di media sosial yang tidak ada hubungannya dengan saya,” kata Anies.
Nasional
Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem
Wakil Bupati Sumbawa Daftar Penjaringan Cabub di Partai Nasdem
Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany bakal maju kembali pada Pilkada Serentak 2024. Ia bertekad maju sebagai calon bupati
Regional
PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain
PDI-P Solo Minta Cawalkot yang Diusung Bertanggung Jawab Sejahterakan Masyarakat dan Tak Pindah Parpol Lain
"Jadi partai itu mengharapkan pemimpin Solo, ya pemimpin yang bisa membawa Solo lebih baik. Kemudian komitmen membangun Solo tanggung jawabnya".
Regional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P
Presiden Jokowi dianggap perlu mempunyai kendaraan politik lain setelah tak lagi diakui kader PDI-P supaya pengaruhnya tersalurkan.
Nasional

All News

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
02:25
PKS Dinilai Bisa Tetap Masuk Pemerintahan Prabowo meski Ditentang Partai Gelora

PKS Dinilai Bisa Tetap Masuk Pemerintahan Prabowo meski Ditentang Partai Gelora

video
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
02:19
PPP Sengketakan 5.958 Suara di Sulteng yang Pindah ke Partai Garuda

PPP Sengketakan 5.958 Suara di Sulteng yang Pindah ke Partai Garuda

video
02:02
Jokowi Dianggap Tembok Besar yang Halangi  PDI-P dan Gerindra

Jokowi Dianggap Tembok Besar yang Halangi PDI-P dan Gerindra

video
02:53
Hakim MK Soroti Perbedaan Tanda Tangan Surya Paloh di KTP dan Surat Kuasa

Hakim MK Soroti Perbedaan Tanda Tangan Surya Paloh di KTP dan Surat Kuasa

video
02:12
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo, Dinilai karena Dendam dan Luka Lama

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo, Dinilai karena Dendam dan Luka Lama

video
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
02:12
Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, PPP Minta Kebijakan Khusus MK agar Masuk DPR RI

Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, PPP Minta Kebijakan Khusus MK agar Masuk DPR RI

video
02:37
Demokrat Harap Tak Semua Partai Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Demokrat Harap Tak Semua Partai Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

video
02:04
Pengamat Nilai Konflik PKS-Gelora Tak Akan Pengaruhi Koalisi Prabowo untuk Bentuk Kabinet

Pengamat Nilai Konflik PKS-Gelora Tak Akan Pengaruhi Koalisi Prabowo untuk Bentuk Kabinet

video
02:20
Tak Ada Nama Anies, PKS DKI Usulkan 3 Nama Internal Maju Pilkada Jakarta

Tak Ada Nama Anies, PKS DKI Usulkan 3 Nama Internal Maju Pilkada Jakarta

video
02:26
Momen Kuasa Hukum Gerindra Salah Baca Petitum, Hakim MK Tertawa

Momen Kuasa Hukum Gerindra Salah Baca Petitum, Hakim MK Tertawa

video
02:28
Sengketa Pileg, Gerindra Ungkap Suaranya Direbut untuk Menangkan PDI-P di Minahasa Selatan

Sengketa Pileg, Gerindra Ungkap Suaranya Direbut untuk Menangkan PDI-P di Minahasa Selatan

video
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads