Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Paripurna

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam
Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar pembangunan Puskesmas menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Megapolitan
Fraksi Demokrat dan PSI Pertanyakan Transparansi Pembahasan APBD 2021
Fraksi Demokrat dan PSI Pertanyakan Transparansi Pembahasan APBD 2021
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Demokrat Neneng Hasanah mempertanyakan transparansi pembahasan APBD DKI Jakarta.
Megapolitan
2 Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Positif Corona, 42 Rekannya Isolasi Mandiri dan Rapat Paripurna Ditunda
2 Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Positif Corona, 42 Rekannya Isolasi Mandiri dan Rapat Paripurna Ditunda
Sebanyak 42 anggota dewan lainnya yang ikut acara tersebut langsung dites swab massal dan menjalani isolasi mandiri guna mencegah penyebaran.
Regional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada hingga Calon Kepala Daerah Ciptakan Suasana Kondusif
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada hingga Calon Kepala Daerah Ciptakan Suasana Kondusif
Penyelenggara pemilu, kepala daerah, calon kepala daerah dan aparat keamanan diminta menciptakan suasana kondusif dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Nasional
Rapat Paripurna DPR, Dihadiri 321 Anggota dan Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19
Rapat Paripurna DPR, Dihadiri 321 Anggota dan Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19
Dari 321 yang hadir, 278 hadir secara virtual.
Nasional

All News

KSPI Rencanakan Aksi Tolak UU Cipta Kerja Saat Paripurna Pembukaan Sidang DPR

KSPI Rencanakan Aksi Tolak UU Cipta Kerja Saat Paripurna Pembukaan Sidang DPR

Nasional
Pusako: Tidak Boleh Ada Penambahan Kata dalam Undang-undang Setelah Rapat Paripurna

Pusako: Tidak Boleh Ada Penambahan Kata dalam Undang-undang Setelah Rapat Paripurna

Nasional
Formappi: Naskah UU Cipta Kerja Belum Beres, Sudah Berani Percepat Paripurna

Formappi: Naskah UU Cipta Kerja Belum Beres, Sudah Berani Percepat Paripurna

Nasional
Akademisi: Draf UU Cipta Kerja Seharusnya Tidak Berubah Setelah Rapat Paripurna

Akademisi: Draf UU Cipta Kerja Seharusnya Tidak Berubah Setelah Rapat Paripurna

Nasional
Mikrofon Dimatikan Saat Paripurna, Pimpinan DPR: Lama Bicara Hanya 5 Menit

Mikrofon Dimatikan Saat Paripurna, Pimpinan DPR: Lama Bicara Hanya 5 Menit

Nasional
Muncul Beragam Versi Draf RUU Cipta Kerja, PSHK: Kalau Perlu Sidang Paripurna Ulang

Muncul Beragam Versi Draf RUU Cipta Kerja, PSHK: Kalau Perlu Sidang Paripurna Ulang

Nasional
Ekonom: UU Cipta Kerja Bakal Percuma Kalau Masalah Birokrasi Masih Ada

Ekonom: UU Cipta Kerja Bakal Percuma Kalau Masalah Birokrasi Masih Ada

Whats New
UU Cipta Kerja: Kertas Kosong yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

UU Cipta Kerja: Kertas Kosong yang Disahkan Rapat Paripurna DPR

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR soal Draf UU Cipta Kerja yang Tak Dibagikan Saat Rapat Paripurna

Penjelasan Sekjen DPR soal Draf UU Cipta Kerja yang Tak Dibagikan Saat Rapat Paripurna

Nasional
Sederet Fakta Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dari Interupsi hingga Walk-Out

Sederet Fakta Rapat Paripurna Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dari Interupsi hingga Walk-Out

Tren
DPR Sepakat Pemberian Kewarganegaraan RI kepada Empat Atlet Asing

DPR Sepakat Pemberian Kewarganegaraan RI kepada Empat Atlet Asing

Nasional
Airlangga Hartarto: UU Cipta Kerja Ini untuk Memprioritaskan Program Covid-19

Airlangga Hartarto: UU Cipta Kerja Ini untuk Memprioritaskan Program Covid-19

Nasional
DPR Sahkan

DPR Sahkan "Omnibus Law" Undang-Undang Cipta Kerja

Nasional
Fraksi Demokrat

Fraksi Demokrat "Walk Out" dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja

Nasional
Rapat Paripurna, PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja

Rapat Paripurna, PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads