Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pakar Hukum

Pakar Untar: Begini Aspek Hukum Pemberian Santunan Korban Sriwijaya Air
Pakar Untar: Begini Aspek Hukum Pemberian Santunan Korban Sriwijaya Air
Pakar Hukum Udara Untar memberikan penjelasan dasar hukum untuk pemberian santunan korban Sriwijaya Air.
Edu
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai bisa menimbulkan preseden buruk jika mengabulkan gugatan PDI-P terhadap KPU.
Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN
Jika permohonan PDIP-P dikabulkan, kata Charles, berpotensi menimbulkan perdebatan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Nasional
Ramai soal
Ramai soal "Review" Resto Bikin Usaha Bangkrut, Pakar Hukum: Sah tapi Harus Berimbang
Memberikan review negatif bisa membuat resto sepi pelanggan, bagaimana pendapat pakar hukum?
Tren
01:51
Pakar Hukum: Pemerintah Sekarang Lebih Buruk dari Orde Baru
Pakar Hukum: Pemerintah Sekarang Lebih Buruk dari Orde Baru

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa pemerintahan saat...

video

All News

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Dorong Hak Angket Usai Putusan MK, Pakar Hukum UGM: Yang Merusak Demokrasi Harus Bertanggungjawab

Dorong Hak Angket Usai Putusan MK, Pakar Hukum UGM: Yang Merusak Demokrasi Harus Bertanggungjawab

Yogyakarta
02:00
Bisakah Gibran Didiskualifikasi MK, tapi Prabowo Dilantik? Ini Kata Pakar Hukum

Bisakah Gibran Didiskualifikasi MK, tapi Prabowo Dilantik? Ini Kata Pakar Hukum

video
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Kupas Kasus Tender Jersey Timnas, dari Mata Pelaku Sampai Pakar Hukum

Kupas Kasus Tender Jersey Timnas, dari Mata Pelaku Sampai Pakar Hukum

Timnas Indonesia
02:55
Kubu Ganjar-Mahfud Sindir Pencalonan Gibran di Sidang MK, Bandingkan Sikap Nabi

Kubu Ganjar-Mahfud Sindir Pencalonan Gibran di Sidang MK, Bandingkan Sikap Nabi

video
01:51
Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang

Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang

video
02:37
Pakar Hukum: Ada Orang Kuat di Balik Korupsi Harvey Moeis

Pakar Hukum: Ada Orang Kuat di Balik Korupsi Harvey Moeis

video
01:56
Pakar Harap Presiden Hadiri Sidang Sengketa Pemilu untuk Membela Diri karena Dituduh Berbuat Curang

Pakar Harap Presiden Hadiri Sidang Sengketa Pemilu untuk Membela Diri karena Dituduh Berbuat Curang

video
Pakar Hukum Dorong Percepatan

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Pasal Sebar Berita Bohong Dibatalkan MK, Pakar Hukum: Kemenangan Kecil Bermakna Besar bagi Masyarakat Sipil

Pasal Sebar Berita Bohong Dibatalkan MK, Pakar Hukum: Kemenangan Kecil Bermakna Besar bagi Masyarakat Sipil

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
03:04
Anwar Usman Tak Boleh Adili Sengketa Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Ada Keponakannya

Anwar Usman Tak Boleh Adili Sengketa Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Ada Keponakannya

video
02:07
Ada Isu Anak dan Menantu Presiden di Pilkada, Feri Amsari: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga

Ada Isu Anak dan Menantu Presiden di Pilkada, Feri Amsari: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga

video
Dari 11 Tersangka Film Porno Hanya Siskaeee yang Ditahan, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Dari 11 Tersangka Film Porno Hanya Siskaeee yang Ditahan, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads