Wali Kota Semarang melalui Bapenda mengeluarkan kebijakan keringanan pajak bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwanto menyatakan saat ini aturan terkait penghapusan data kendaraan bermotor yang sudah mati pajaknya selama dua tahun masih dalam tahap sosialisasi. Tidak hanya ke masyarakat, kebijakan yang diinisiasi oleh Tim Pembina Samsat Nasional (Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri) ini juga mencangkup ke Pemerintah Provinsi.

Taslim menjelaskan, berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 67 Ayat 1, dinyatakan bahwa proses registrasi indentifikasi kendaraan bermotor merupakan satu rangkaian yang tidak terputus dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Diharapkan jika subsidi kendaraan listrik yang mencapai Rp 5 triliun, hanya diberikan kepada masyarakat di wilayah tertentu. Seperti halnya daerah-daerah yang hingga kini mesih kesulitan dalam mendapatkan BBM.