PBB gratis ini hanya untuk lahan dan bangunan milik warga asli Badung yang belum dikomersialkan.

"Yang kenain ini kan Belanda. Kalau pensiun dan tanah naik terus, apakah harus dijual?" ujar Ahok.

Ada beberapa syarat supaya rumah di Jakarta terbebas dari kewajiban bayar PBB.

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 31 Desember 2015.

Data dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menyebutkan saat ini setidaknya ada 500 wajib pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bila ditotal, jumlah tunggakan PBB dari ke 500 wajib pajak itu mencapai Rp 3 triliun.