Pajak progresif dikenakan pada kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, dengan cara penghitungan yang sudah ditentukan.

Pemerintah mewacanakan akan mengenakan pajak progresif bagi kontainer yang parkir lama di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Hal ini akan mengurai masa bongkar muat (dwelling time) kontainer di pelabuhan tersebut.

Korlantas Polri sempat mengusulkan penghapusan kebijakan ini, karena ternyata banyak orang yang memalsukan data kendaraan agar terhindar dari pajak progresif. Ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari kendaraan pertama, kedua, dan seterusnya hingga kendaraan ke-17 yang dimiliki oleh seseorang.

Pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II) atau balik nama kendaraan bekas diusulkan bakal dihapus.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwanto menyatakan saat ini aturan terkait penghapusan data kendaraan bermotor yang sudah mati pajaknya selama dua tahun masih dalam tahap sosialisasi. Tidak hanya ke masyarakat, kebijakan yang diinisiasi oleh Tim Pembina Samsat Nasional (Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri) ini juga mencangkup ke Pemerintah Provinsi.