Program amnesti pajak untuk kendaraan di Jabar itu khusus untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) bukan Bea Balik Nama (BBN).

Pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II) atau balik nama kendaraan bekas diusulkan bakal dihapus.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwanto menyatakan saat ini aturan terkait penghapusan data kendaraan bermotor yang sudah mati pajaknya selama dua tahun masih dalam tahap sosialisasi. Tidak hanya ke masyarakat, kebijakan yang diinisiasi oleh Tim Pembina Samsat Nasional (Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri) ini juga mencangkup ke Pemerintah Provinsi.

Taslim menjelaskan, berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 67 Ayat 1, dinyatakan bahwa proses registrasi indentifikasi kendaraan bermotor merupakan satu rangkaian yang tidak terputus dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Terkait pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan tersebut, hal itu guna dapat mendorong peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta dapat terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan.