Presiden Joko Widodo mengatakan, ia bakal melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan UU tentang Otsus Papua.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, draf rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Plus Papua dan Papua Barat telah selesai. Ia meminta Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturury segera menandatanganinya.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengadukan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penggunaan dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua periode 2002-2010 kepada Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, Kamis (6/2/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Papua Barat Jimmy Demianus Ijie menilai, usulan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Otonomi Khusus di Papua sama dengan 95 persen kemerdekaan warga Papua.