Dalam pertemuan itu Timotius mengungkapkan tujuan utamanya melakukan audiensi yakni untuk meminta aturan khusus penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Papua menolak melaksanakan resolusi Nomor 11 yang dikeluarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengharuskan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua harus berasal dari orang Papua asli.