DPD Tingkat I Partai Golkar sepakat penyelenggaraan musyawarah nasional digelar pada 2015 dan menjadi oposisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.
Salah satu tugas presiden terpilih adalah turut berkontribusi membangun oposisi di parlemen. Sejarah telah membuktikan bahwa kebebasan dan rasionalitas publik akan mati tanpa pelembagaan suara yang kritis.