Pemberian opini WDP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015 merupakan yang ketiga kalinya secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa.
"Itu kan jadi salah satu penilaian Komite Etik. Saya enggak mau mendahului, serahkan kepada tim untuk menilai prinsip Prestasi, Dedikasi, loyalitas, Tercela (PDLT) terkait masalah tersebut," kata Akbar.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan tidak terlalu heran dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terus gaduh di publik dalam menanggapi berbagai isu strategis.