Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Omnibus Law

Demo di Depan Gedung DPR, Presiden Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol dan Politisi Pendukung Omnibus Law!
Demo di Depan Gedung DPR, Presiden Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol dan Politisi Pendukung Omnibus Law!
Said Iqbal ancam akan sebarkan nama-nama anggota DPR yang getol dukung Omnibus Law. "Jangan pilih parpol dan politisi yang dukung Omnibus Law."
Megapolitan
Ancam Mogok Nasional Jika UU Cipta Kerja Kembali Dibahas, Partai Buruh: 5 Juta Buruh Akan Terlibat
Ancam Mogok Nasional Jika UU Cipta Kerja Kembali Dibahas, Partai Buruh: 5 Juta Buruh Akan Terlibat
Said mengatakan, unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja akan dilaksankana pada Rabu (15/6/2022) mendatang, oleh ribuan buruh.
Nasional
Partai Buruh Akan Demo 15 Juni, Protes Omnibus Law dan Masa Kampanye 75 Hari
Partai Buruh Akan Demo 15 Juni, Protes Omnibus Law dan Masa Kampanye 75 Hari
Selain itu, aksi itu juga menolak Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang baru saja disahkan.
Nasional
Putusan MK yang Tidak Dihormati
Putusan MK yang Tidak Dihormati
MK dalam putusannya melarang menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan UU Cipta Kerja. Namun, ada dua peraturan pelaksana yang terbit.
Nasional
Revisi UU PPP dan Masa Depan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Revisi UU PPP dan Masa Depan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Teknik penyusunan UU dengan metode Omnibus diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tumpang tindih dan obesitas regulasi di Indonesia.
Nasional

All News

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Aksi Demo Hari Buruh Tuntut Pemerintah Cabut Omnibus Law

Aksi Demo Hari Buruh Tuntut Pemerintah Cabut Omnibus Law

Regional
Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Megapolitan
Demo di Patung Kuda, Buruh Bawa Boneka Tikus dan Buku

Demo di Patung Kuda, Buruh Bawa Boneka Tikus dan Buku "Omnibus Law" Raksasa

Megapolitan
May Day Fiesta 2022, Presiden KSPSI: Cabut Omnibuslaw Harga Mati

May Day Fiesta 2022, Presiden KSPSI: Cabut Omnibuslaw Harga Mati

Megapolitan
Buruh Kasih Tenggat Waktu 7 Hari ke Pemerintah Penuhi 4 Tuntutan

Buruh Kasih Tenggat Waktu 7 Hari ke Pemerintah Penuhi 4 Tuntutan

Whats New
Kekhawatiran di Balik Revisi UU PPP yang Cantumkan Aturan Metode Omnibus

Kekhawatiran di Balik Revisi UU PPP yang Cantumkan Aturan Metode Omnibus

Nasional
Digeruduk Puluhan Buruh, Peserta Konsolidasi yang Membahas Omnibus Law di Semarang Memutuskan Bubar

Digeruduk Puluhan Buruh, Peserta Konsolidasi yang Membahas Omnibus Law di Semarang Memutuskan Bubar

Regional
Anggota DPRD Kota Semarang Ini Klarifikasi Namanya Dicatut di Acara yang Bahas Omnibus Law

Anggota DPRD Kota Semarang Ini Klarifikasi Namanya Dicatut di Acara yang Bahas Omnibus Law

Regional
Buruh Geruduk Hotel Tempat Acara Konsolidasi Pemkot Semarang yang Membahas Omnibus Law

Buruh Geruduk Hotel Tempat Acara Konsolidasi Pemkot Semarang yang Membahas Omnibus Law

Regional
Begini Cara Hitung Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja

Begini Cara Hitung Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja

Whats New
JKP Batal Meluncur Hari ini, KSPI Tawarkan

JKP Batal Meluncur Hari ini, KSPI Tawarkan "Unemployment Insurance", Iurannya dari Pekerja, Perusahaan, Pemerintah

Whats New
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Siap Akomodasi Metode Omnibus Law di UU Cipta Kerja

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Siap Akomodasi Metode Omnibus Law di UU Cipta Kerja

Nasional
Jelang Revisi UU Cipta Kerja, Baleg Setujui RUU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Jelang Revisi UU Cipta Kerja, Baleg Setujui RUU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads