Lembaga Pemasyarakatan ditengarai menjadi salah satu penyumbang kekisruhan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak adanya sistem pencatatan Nomor Induk Kependudukan di lapas.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Wilayah Jakarta Utara Abdul Mu'in mengatakan, di wilayah Jakarta Utara ada ribuan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid dari daftar pemilih tetap (DPT).