Menurut Idris, proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan PT DGI didapatkan atas bantuan Muhammad Nazaruddin.

Elza Syarief, pengacara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp 250 miliar ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengegolkan anggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai penting keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dalam menyelesaikan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat,

Nazaruddin kembali mengungkapkan ada "mark-up" atau penggelembungan harga sekitar Rp 2,5 triliun dalam proyek e-KTP tersebut.

KPK kembali memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang, Senin (23/9/2013).