Target pemberian hak angket itu dinilai tidak sesuai. Seharusnya, hak angket hanya bisa ditujukan kepada presiden, bukan KPU.

PDI-P kini berubah sikap. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini memastikan tak akan mengusung caleg mantan napi korupsi.

KPU menegaskan peraturan KPU yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg sudah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham. Namun sejumlah anggota DPR menilai PKPU itu telah menabrak undang-undang yang ada. Mereka pun berencana mengajukan ha

Hal ini menimbulkan reaksi keras parpol dan pemerintah yang menolak sikap KPU menerbitkan PKPU yang melarang mantan napi korupsi jadi caleg.

"Siapapun yang terpilih ke Kebon Sirih nanti adalah orang pilihan, orang terbaik, orang yang bersih dalam rangka memperbaiki pemerintahan ke depan."