Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai gugatan penunjukan hakim MK timbul karena proses seleksi yang tak transparan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mendukung pengembalian MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Ada kewenangan tertentu yang hanya dapat dilakukan MPR ketika terjadi krisis konstitusional.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidharto Danusubroto geram dengan sikap pemerintah Australia yang menolak meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan kepada petinggi Indonesia.