Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menyediakan kendaraan baru untuk pejabat struktural. Para pejabat DKI Jakarta akan mendapatkan mobil sewaan sebagai kendaraan dinas.
Menilik pada awal pemerintahan SBY periode 2009-2014, persoalan mobil dinas juga menjadi sorotan lantaran mendapatkan fasilitas mobil baru. Namun, mobil baru itu ternyata hasil penganggaran pemerintahan sebelumnya.