Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ketua Komisi III: Revisi UU Diharapkan Perkuat MK sebagai Pengawal Konstitusi
Ketua Komisi III: Revisi UU Diharapkan Perkuat MK sebagai Pengawal Konstitusi
"Melalui RUU ini harapannya dapat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi," kata Herman Hery.
Nasional
KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024
KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024
KPU mengeklaim, kewajiban mereka menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) legislatif di 20 wilayah, tak mengganggu persiapan Pilkada 2024.
Nasional
20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU
20 Sengketa Pileg Dikabulkan MK, KPU Segera Himpun Jajaran Daerah Bahas PSU
Berdasarkan catatan KPU, total MK mengabulkan 18 perkara sengketa Pileg 2024, baik DPRD, DPR, maupun DPD, untuk dilakukan PSU.
Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda
MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 atau 14,81 persen, meningkat sekitar 3 kali lebih banyak dibanding lima tahun lalu.
Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen
PPP akan menempuh cara lain agar mampu lolos ke Senayan meski semua gugatannya di MK sudah kandas
Nasional

All News

Caleg PKS Menang Gugatan di MK, Suara 83 TPS di Lombok Barat Harus Dihitung Ulang

Caleg PKS Menang Gugatan di MK, Suara 83 TPS di Lombok Barat Harus Dihitung Ulang

Regional
Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024, Naik 3 Kali Lipat Dibanding 2019

MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024, Naik 3 Kali Lipat Dibanding 2019

Nasional
Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Nasional
MK Bolehkan Ikut Pemilu Ulang, Irman Gusman Diminta Umumkan Status Eks Koruptor

MK Bolehkan Ikut Pemilu Ulang, Irman Gusman Diminta Umumkan Status Eks Koruptor

Nasional
MK Ulang Pileg DPD Sumbar demi Eks Koruptor Irman Gusman

MK Ulang Pileg DPD Sumbar demi Eks Koruptor Irman Gusman

Nasional
Semua Gugatan Mentah di MK, PPP

Semua Gugatan Mentah di MK, PPP "Out" dari DPR

Nasional
PPK Ancam Saksi, MK Minta 147 TPS di Kaltim Hitung Ulang Hasil Pileg DPR

PPK Ancam Saksi, MK Minta 147 TPS di Kaltim Hitung Ulang Hasil Pileg DPR

Nasional
MK Minta KPU Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg DPRD DKI pada 233 TPS di Cilincing

MK Minta KPU Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg DPRD DKI pada 233 TPS di Cilincing

Nasional
Jawab Kritikan Komisi II Soal Jumlah Kehadiran di DPR, Ketua KPU: Kami Berbagi Tugas, Ada yang Hadir Putusan MK yang Sama Penting

Jawab Kritikan Komisi II Soal Jumlah Kehadiran di DPR, Ketua KPU: Kami Berbagi Tugas, Ada yang Hadir Putusan MK yang Sama Penting

Nasional
Buka Ulang Kotak Suara Dapil Sulteng, MK Kabulkan Gugatan PDI-P soal Tambahan 1 Suara Nasdem dan PAN

Buka Ulang Kotak Suara Dapil Sulteng, MK Kabulkan Gugatan PDI-P soal Tambahan 1 Suara Nasdem dan PAN

Nasional
Sempat Ricuh soal Saksi, MK Tolak Gugatan Demokrat soal Suntikan 6.066 Suara PAN di Kalsel

Sempat Ricuh soal Saksi, MK Tolak Gugatan Demokrat soal Suntikan 6.066 Suara PAN di Kalsel

Nasional
Saksi Tak Keberatan Saat Rekapitulasi, Gugatan PDI-P soal Selisih 72.094 Suara PAN di Kalsel Ditolak MK

Saksi Tak Keberatan Saat Rekapitulasi, Gugatan PDI-P soal Selisih 72.094 Suara PAN di Kalsel Ditolak MK

Nasional
Dulu Dilarang, Kenapa MK Hapus Pasal yang Melarang Dinasti Politik?

Dulu Dilarang, Kenapa MK Hapus Pasal yang Melarang Dinasti Politik?

Tren
MK Nyatakan Dalil Nasdem Kehilangan 11.539 Suara di Jateng V Tak Terbukti

MK Nyatakan Dalil Nasdem Kehilangan 11.539 Suara di Jateng V Tak Terbukti

Nasional
MK Nyatakan Gugatan PPP di Jateng III Tidak Diterima karena Dalil Tidak Jelas

MK Nyatakan Gugatan PPP di Jateng III Tidak Diterima karena Dalil Tidak Jelas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads