Bernard ditanya oleh Ketua Panitia Seleksi Harjono apakah perppu bisa diuji materi di MK. Sebab, perppu pada dasarnya berbeda dengan UU.

MK juga menghapus Penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat empat syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu kepala daerah memberikan tantangan bagi masyarakat sipil untuk membangun iklim posisi tawar dengan para calon/

Djohermansyah Johan mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan keluarga dan kerabat petahana untuk mengikuti pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, munculnya pasal petahana di dalam UU Pilkada sejak awal bertujuan untuk membatasi kesempatan kepala daerah menerapkan politik dinasti di daerah yang mereka pimpin.