Keduanya meminta MK membatalkan frasa "sudah/pernah kawin" sebagai salah satu syarat sebagai seorang pemilih, di luar kepemilikan KTP elektronik.

Makamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Rabu (25/6/2014). Dari 34 gugatan perkara pemilu yang ditangani oleh MK, hanya gugatan perkara dari calon anggota DPD Provinsi Maluku, La Ode Salimin yang di

Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk menggunakan peraturan KPU dalam mekanisme penentuan presiden dan wakil presiden 2014 terpilih melalui peraturan KPU.

Mahkamah Konstitusi (MK) selesai menyidangkan seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2014, Jumat (13/6/2014) ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan banyak bukti berupa formulir penghitungan suara atau form C1 yang ternyata dipalsukan atau bodong diajukan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.