Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jokowi Harus Putuskan Status Pandemi Selesai atau Tidak Akhir 2021, Epidemiolog: Keputusan di WHO
Jokowi Harus Putuskan Status Pandemi Selesai atau Tidak Akhir 2021, Epidemiolog: Keputusan di WHO
"Kalau bicara status pandemi, itu ya berdasarkan international health regulation atau regulasinya di WHO, yang berhak memutuskan akhir pandemi ya WHO"
Tren
Satgas Covid-19: Yang Tentukan Status Pandemi adalah WHO
Satgas Covid-19: Yang Tentukan Status Pandemi adalah WHO
"Yang menentukan status pandemi atau bukan adalah WHO," kata Wiku.
Nasional
Tanggapi Putusan MK, Anggota DPR Prediksi Pandemi Covid-19 Belum Berakhir Akhir 2021
Tanggapi Putusan MK, Anggota DPR Prediksi Pandemi Covid-19 Belum Berakhir Akhir 2021
Jokowi mesti mengumumkan status pandemi Covid-19 berlanjut atau tidak pada akhir 2021. Pandemi dinilai belum berakhir.
Nasional
Akhir Tahun Ini Jokowi Diminta Putuskan Status Pandemi, MK: UU Tidak Berlaku Permanen
Akhir Tahun Ini Jokowi Diminta Putuskan Status Pandemi, MK: UU Tidak Berlaku Permanen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera mengumumkan status pandemi di Indonesia.
Wiken
Jokowi Diminta Beri Kejelasan Lanjut atau Tidaknya Status Darurat Covid-19 Paling Lambat Akhir 2021
Jokowi Diminta Beri Kejelasan Lanjut atau Tidaknya Status Darurat Covid-19 Paling Lambat Akhir 2021
Sesuai putusan Mahkamah Konstisusi, Jokowi diminta beri kepastian soal status darurat Covid-19 dilanjutkan atau tidak paling lambat akhir 2021.
Nasional

All News

Putusan MK, Jokowi Harus Putuskan Status Pandemi Selesai atau Tidak dengan Batas Akhir 2021

Putusan MK, Jokowi Harus Putuskan Status Pandemi Selesai atau Tidak dengan Batas Akhir 2021

Nasional
Pasal Impunitas Penanganan Covid-19 Dikoreksi, Mahfud: MK Justru Benarkan Seluruh UU

Pasal Impunitas Penanganan Covid-19 Dikoreksi, Mahfud: MK Justru Benarkan Seluruh UU

Nasional
MK Koreksi Pasal soal Impunitas dalam Penanganan Covid-19, Anggota DPR: Pengingat bagi Pengambil Kebijakan

MK Koreksi Pasal soal Impunitas dalam Penanganan Covid-19, Anggota DPR: Pengingat bagi Pengambil Kebijakan

Nasional
MK Nyatakan UU Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Berlaku 2 Tahun

MK Nyatakan UU Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Berlaku 2 Tahun

Nasional
MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19

MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan UU ITE soal Pembatasan Akses Internet, AJI: Ini Contoh Kesesatan Berpikir

MK Tolak Gugatan UU ITE soal Pembatasan Akses Internet, AJI: Ini Contoh Kesesatan Berpikir

Nasional
Pendapat Tiga Hakim MK soal Pembentukan UU Minerba Cacat Formil Dinilai Tepat

Pendapat Tiga Hakim MK soal Pembentukan UU Minerba Cacat Formil Dinilai Tepat

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads