Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva memastikan Majelis Pengawas Etik nantinya independen tanpa bisa diintervensi oleh ketua, wakil ketua, atau hakim konstitusi. Majelis Pengawas Etik akan bersifat permanen untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka upaya penyelamatan MK dinilai bernuansa politis. Perppu dinilai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu jelang pemilu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memuat aturan dan seleksi hakim MK.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (8/10/2013) pukul 15.30 WIB. Putusan akan diberikan setelah dilakukan pemungutan suara ulang.

Mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah pekerjaan rumah paling besar bagi Mahkamah Konstitusi setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan menerima suap.