Mahkamah Konstitusi diharapkan mempercepat putusan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

Mereka menggugat Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2010, serta Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mempertanyakan wacana penambahan dana untuk partai politik hingga Rp 1 triliun. Besarnya dana itu dinilai tidak rasional.

Menurut dia, kekisruhan yang disebabkan oleh parpol ini juga telah menghambat proses pemenuhan kebutuhan hak masyarakat Jakarta.

Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR) mengajukan constitusional complaint atau pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sikap DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak ang