Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Apa Itu Presidential Threshold yang Digugat Gatot Nurmantyo ke MK
Apa Itu Presidential Threshold yang Digugat Gatot Nurmantyo ke MK
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melayangkan gugatan ke MK terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Tren
Tegaskan Tak Akomodasi Wacana Presidential Threshold 0 Persen, Pimpinan Komisi II: Kecuali Setelah Pemilu 2024
Tegaskan Tak Akomodasi Wacana Presidential Threshold 0 Persen, Pimpinan Komisi II: Kecuali Setelah Pemilu 2024
Wacana untuk menurunkan presidential threshold itu sudah tertutup, baik di DPR maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
Nasional
Fraksi PPP Nilai Wacana PT 0 Persen Sah Saja Digulirkan, tapi Kerap Ditolak MK
Fraksi PPP Nilai Wacana PT 0 Persen Sah Saja Digulirkan, tapi Kerap Ditolak MK
Usulan ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Termasuk dalam hal ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar PT dapat 0 persen.
Nasional
Layangkan Gugatan ke MK, Gatot Nurmantyo Minta Ketentuan
Layangkan Gugatan ke MK, Gatot Nurmantyo Minta Ketentuan "Presidential Threshold" 20 Persen Dihapus
Gugatan itu tercatat di laman MK dengan nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021. Gugatan itu diajukan oleh kuasa hukum Gatot, Refly Harun dan Salman Darwis.
Nasional
Dua Anggota DPD Ajukan Judicial Review UU Pemilu, Minta Presidential Threshold 0 Persen
Dua Anggota DPD Ajukan Judicial Review UU Pemilu, Minta Presidential Threshold 0 Persen
Menurutnya, dengan ambang batas pencalonan 0 persen, maka setiap warga negara memiliki peluang untuk maju sebagai calon presiden.
Nasional

All News

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Nasional
Selesai Audiensi dengan MK, Massa Buruh Lanjutkan Demo di Kantor Anies

Selesai Audiensi dengan MK, Massa Buruh Lanjutkan Demo di Kantor Anies

Megapolitan
Situasi Terkini Demo Buruh di Jakarta, Massa Aksi Ricuh dan Memaksa Masuk Gedung MK

Situasi Terkini Demo Buruh di Jakarta, Massa Aksi Ricuh dan Memaksa Masuk Gedung MK

Megapolitan
Jalan Medan Merdeka Selatan Arah Gambir Jadi Tempat Parkir Kendaraan Massa Buruh

Jalan Medan Merdeka Selatan Arah Gambir Jadi Tempat Parkir Kendaraan Massa Buruh

Megapolitan
Terobos Penutup Jalan Medan Merdeka Barat, Massa Buruh Berupaya Dekati Gedung MK

Terobos Penutup Jalan Medan Merdeka Barat, Massa Buruh Berupaya Dekati Gedung MK

Megapolitan
Halau Massa Buruh ke Gedung MK, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat

Halau Massa Buruh ke Gedung MK, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat

Megapolitan
Ribuan Buruh Akan Demo di Istana dan Balai Kota DKI Besok, Tuntut UMP Jakarta Naik 10 Persen

Ribuan Buruh Akan Demo di Istana dan Balai Kota DKI Besok, Tuntut UMP Jakarta Naik 10 Persen

Megapolitan
Kuliah Umum UNS: Hakim MK Berpesan Jangan Pernah Perjualbelikan Hukum

Kuliah Umum UNS: Hakim MK Berpesan Jangan Pernah Perjualbelikan Hukum

Edu
Status UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Jadi Angin Segar bagi Daerah

Status UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Jadi Angin Segar bagi Daerah

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Whats New
Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar Hukum UNS

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar Hukum UNS

Edu
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads