Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Korban Putusan MK Berdaulat (FKPMB), Jumat (7/2/2014). Delapan hakim MK dituduh melakukan tindakan pemalsuan hasil keputusan sengketa Pilkada Jawa Timur.
Komisi Yudisial (KY) mengkritik sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersedia melakukan uji materi undang-undang (UU) yang mengatur mengenai lembaganya sendiri. Hal ini terkait kembali diajukannya uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mempertanyakan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang MK. Proses uji materi tersebut dinilai janggal.
Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan mengalami konflik kepentingan ketika melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur lembaganya sendiri.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi pengakuan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, terkait pemenang pemilihan kepala daerah Jawa Timur sesungguhnya.