PDIP menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruhnya UU MK sudah tepat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, larangan kader parpol menjadi hakim konstitusi menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang sudah dijamin dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi.

Komisi Yudisial menduga majelis hakim Mahkamah Konstitusi melanggar norma etik hakim karena mengabulkan uji materi UU MK.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPPP, Ahmad Yani menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.