Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) terkait wewenang, seleksi, persyaratan dan pengawasan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai rentan dibatalkan. Seharusnya, penguatan dilakukan melalui amandemen konstitusi UUD 1945 terkait MK.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengaku banyak menerima laporan adanya calo perkara yang bermain di Mahkamah Konstitusi. Hanya, menurut Hamdan, laporan itu tidak pernah bisa dibuktikan.
Pengacara senior yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, menganjurkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengundurkan diri.
Berbagai pihak bereaksi terkait terungkapnya kasus dugaan korupsi yang dilakukan Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Bahkan, reaksi yang muncul hingga pada desakan pembubaran MK. Bagaimana tanggapan MK?