Pasal 81 yang mengatur ketenagakerjaan diajukan untuk diuji materi di MK oleh DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS).

Badan Narkotika Nasional atau BNN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua hakim di jajaran Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan dilakukan sebagai pengembangan dari penemuan narkoba di ruangan kerja Akil Mochtar.

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva memastikan Majelis Pengawas Etik nantinya independen tanpa bisa diintervensi oleh ketua, wakil ketua, atau hakim konstitusi. Majelis Pengawas Etik akan bersifat permanen untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka upaya penyelamatan MK dinilai bernuansa politis. Perppu dinilai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu jelang pemilu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memuat aturan dan seleksi hakim MK.