MK dalam pertimbangannya menyebutkan, para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional.

Majelis Kehormatan MK akan membentuk sebuah majelis etik yang menjadi lembaga independen dan permanen mengawasi para hakim konstitusi dan lembaga MK

MPR melakukan kajian untuk melakukan amandemen konstitusi UUD 1945 terkait wewenang KY untuk dapat mengawasi hakim konstitusi pada MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan dalam sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (9/10/2013). Dengan demikian, pihak termohon, yakni pasangan Hambit Bintih-Arton S Dohong, tetap menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung

Golkar menilai, UUD 1945 sudah mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).