Permohonan itu diregistrasi pada Jumat (4/9/2020) lalu bersama rekan Rizal bernama Abdulrachim Kresno.

Sejumlah advokat, baik secara pribadi maupun kelompok, beramai-ramai akan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Kemungkinan besar DPR akan menolak Perppu MK yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 hari lalu.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, yang juga mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa secara substansi Perppu tentang Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan wibawa MK.

Keberadaan KY akan membatasi kewenangan tiga institusi, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dalam seleksi hakim agung.