Mahkamah Konstitusi Perancis, Jumat (18/10/20130, memutuskan bahwa para wali kota tak bisa menolak pernikahan gay di wilayahnya hanya dengan alasan bertentangan dengan kepercayaan agama mereka.
Penolakan pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Mahkamah Konstitusi terus mengalir. Kali ini, Fraksi Partai Hanura dengan tegas menolak dan akan mengajak fraksi lain untuk menggunakan hak menyatakan pendapatnya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya penyelamatan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya rasa tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan membawa pengaruh apapun.