Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan terhadap saksi terkait perkara yang menjerat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berharap masyarakat mendukung penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK).