Menurut Zainal, dalam proses pembentukan undang-undang, perlu ditelusuri apakah itu keinginan presiden dan DPR saja, atau memang desakan rakyat.

Sekelompok orang yang menamakan diri Forum Korban Putusan MK Berdaulat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2013). Mereka datang untuk menjenguk dan mendorong mantan Ketua MK, Akil Mochtar, untuk membongkar praktik mafia putusan pemilihan kepala

MK diminta untuk kembali menaati peraturan pengganti undang-undang (perppu) dan tidak seenaknya sendiri membuat peraturan baru untuk menambah kewenangannya melalui Dewan Etik.

Sistem rekrutmen hakim MK melalui DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA) menjadikan MK sebagai lembaga yang bersifat politis, bukan hukum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 (Perppu MK) dinilai tidak cukup untuk memperbaiki citra dan marwah MK.