Ryamizard menyebut biasanya pihak-pihak yang berniat mengganggu jalannya sidang terafiliasi dengan kelompok radikal.

Presiden dinilai tidak perlu menerbitkan perppu terkait MK. Pasalnya, alasan Presiden menerbitkan perppu diragukan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) direvisi.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) segera diganti.

Dua hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (16/10/2013). Mereka akan diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan Ketua Mah