Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Golkar Hormati Kesediaan Kalla Kembali Dampingi Jokowi jika Konstitusi Mengizinkan
Golkar Hormati Kesediaan Kalla Kembali Dampingi Jokowi jika Konstitusi Mengizinkan
Saat ditanya apakah nantinya Golkar mendukung jika Jokowi memilih Kalla sebagai cawapres, Ace menjawab partainya tak mau berandai-andai.
Nasional
Ketua MK Singgung soal Lembaga Hukum yang Saling Sandera
Ketua MK Singgung soal Lembaga Hukum yang Saling Sandera
Arief Hidayat mengatakan, Indonesia akan sulit jadi negara hukum jika masing-masing orang dan lembaga saling menyandera.
Nasional
Kinerja Legislasi Buruk, Ketua DPR Berdalih Khawatir jika UU Dibatalkan MK
Kinerja Legislasi Buruk, Ketua DPR Berdalih Khawatir jika UU Dibatalkan MK
Ketua DPR Setya Novanto berkilah bahwa DPR memang tidak mengejar kuantitas karena khawatir UU yang disahkan akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Nasional
MK Tolak Gugatan Moratorium TKI
MK Tolak Gugatan Moratorium TKI
Dengan putusan ini, kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke sejumlah negara tetap berlaku.
Makro
4 Hakim MK Dilaporkan ke Polda Metro
4 Hakim MK Dilaporkan ke Polda Metro
"Pada tanggal 7 Oktober telah diputus penyeleksian calon hakim tidak melibatkan Komisi Yudisial. Itu masalah bagi kami. Kami merasa dirugikan dengan putusan tersebut," kata Ketua GMHJ Lintar kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Megapolitan

All News

Polisi Panggil Pengacara yang Diduga Palsukan Tanda Tangan di Sidang MK

Polisi Panggil Pengacara yang Diduga Palsukan Tanda Tangan di Sidang MK

Nasional
MK Didesak Revisi Aturan Terkait Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada

MK Didesak Revisi Aturan Terkait Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada

Nasional
Mahfud MD: MK Akan Dibanjiri Gugatan dari Efek Pilkada Serentak

Mahfud MD: MK Akan Dibanjiri Gugatan dari Efek Pilkada Serentak

Nasional
Yasonna: Putusan MK Mengharuskan Penyadapan Diatur Undang-Undang

Yasonna: Putusan MK Mengharuskan Penyadapan Diatur Undang-Undang

Nasional
Komisioner KY Nilai Ada Konflik Kepentingan dalam Putusan MK

Komisioner KY Nilai Ada Konflik Kepentingan dalam Putusan MK

Nasional
MK Hapus Kewenangan KY dalam Seleksi Hakim Pengadilan Umum

MK Hapus Kewenangan KY dalam Seleksi Hakim Pengadilan Umum

Nasional
Jimly Sarankan MK Buat Aturan Hukum soal Pilkada Calon Tunggal

Jimly Sarankan MK Buat Aturan Hukum soal Pilkada Calon Tunggal

Nasional
Pengamat: Putusan MK Perlu Diikuti Perbaikan Kaderisasi Parpol

Pengamat: Putusan MK Perlu Diikuti Perbaikan Kaderisasi Parpol

Nasional
MK Minta Kepolisian Periksa Tanda Tangan Pemohon Uji Materi SIM

MK Minta Kepolisian Periksa Tanda Tangan Pemohon Uji Materi SIM

Nasional
Muhaimin Nilai Putusan MK soal Calon Tunggal Aneh

Muhaimin Nilai Putusan MK soal Calon Tunggal Aneh

Nasional
Calon Perseorangan Dibolehkan MK, Demokrat Harap Tidak Ada Politik Uang

Calon Perseorangan Dibolehkan MK, Demokrat Harap Tidak Ada Politik Uang

Nasional
Tak Periksa Pelanggaran Serius, MK Dinilai Hanya Akan Jadi Mahkamah Kalkulator

Tak Periksa Pelanggaran Serius, MK Dinilai Hanya Akan Jadi Mahkamah Kalkulator

Nasional
PDI-P: Putusan MK Beri Kepastian Hak Konstitusional Masyarakat

PDI-P: Putusan MK Beri Kepastian Hak Konstitusional Masyarakat

Nasional
Ahok Apresiasi Putusan MK soal Calon Tunggal

Ahok Apresiasi Putusan MK soal Calon Tunggal

Megapolitan
Teman Ahok Senang MK Ubah Syarat Calon Perseorangan dalam Pilkada

Teman Ahok Senang MK Ubah Syarat Calon Perseorangan dalam Pilkada

Megapolitan
Putusan MK tentang Calon Tunggal Dapat Mengurangi Kontestasi di Pilkada

Putusan MK tentang Calon Tunggal Dapat Mengurangi Kontestasi di Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads