Pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah di satu kawasan sudah mendesak. Untuk menciptakan hunian berimbang.

PP yang berisi tentang pembangunan perumahan MBR ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan ke-13 terkait penyederhanaan perizinan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membuat juklak holding perum. Percepat pembangunan perumahan MBR.

Kewajiban membangun hunian berkembang oleh pemerintah kepada para pengembang masih menuai kontroversi.

Saat kegiatan pemancangan pembangunan satu juta rumah, semua daerah pasti ingin ikut dilibatkan. Dengan membaginya menjadi tiga regional, pemerintah tidak perlu mengadakan pemancangan di 33 provinsi di Indonesia.