Pengamat hukum tata negara Refly Harun menyarankan agar pengurus Partai Golkar meminta perpanjangan SK kepengurusan Golkar hasil Munas di Riau tahun 2009, kepada pemerintah.
Setya Novanto dianggap terkait dengan pidana pemufakatan jahat yang masuk dalam UU Tipikor. Menurut Yasonna, dugaan pidana itu masuk dalam pidana khusus sehingga izin pemeriksaan tidak perlu harus melalui Presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, tak mempermasalahkan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang akan mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan, pemerintah akan segera mencabut surat keputusan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy.