Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mempersilakan pihak yang tidak setuju atas pengesahan kepengurusan PPP untuk menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berharap masyarakat mendukung penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK).