Pekan lalu, Muladi mengungkapkan kepada wartawan bahwa keputusan Menkumham tak sesuai putusan yang diambil Mahkamah Partai Golkar.

"Ini jadi perhatian kita, dan nanti dengan bebas visa akan ada peningkatan pengamanan, peningkatan pemantauan," kata Yasonna

Kubu Aburizal Bakrie mempertanyakan langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang meminta Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono untuk membentuk kepengurusan partai.

Salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan harus diserahkan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya pendaftaran tahapan pemilihan kepala daerah.

Mereka melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Harkristuti Krisnowo dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang.