Salah sasaran dalam melakukan tilang elektronik sangat mungkin terjadi, tapi itu masih bisa diurus

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu mengungkapkan sejumlah permasalahan krusial yang terjadi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada Komisi III DPR.

Mantan Menhuk dan HAM yang baru saja dilantik sebagai Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, menilai memang tak mudah untuk mengurus lapas.

Merek dapat digunakan sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi UMKM dengan hasil produksi milik orang lain.

Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus menilai penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, untuk mengurus polemik minyak goreng, tidaklah tepat.