Sudah bukan rahasia, pengisian jabatan pimpinan tinggi di pemerintahan kerap menjadi permainan sang pemimpin. Aparatur sipil negara yang lemah posisinya, mau tidak mau, harus menanggalkan profesionalismenya.

Pemerintah menyatakan komitmen berkelanjutan untuk mengawal transparansi di pemerintahan, baik di kementerian maupun lembaga. Transparansi disebut sebagai bagian dari pewujudan Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Tentu kita juga menghitung personel kita. Enggak mampu untuk setiap orang dikawal, enggak mampu. Tapi, minimal bapak-bapak ini ada pengamanannya sendiri, termasuk di rumah beliau itu ada satpam kan."

Komposisi kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla seolah menjadi teka-teki yang tidak ada habisnya. Di tengah kuatnya arus tarik-menarik kepentingan elite, Jokowi juga dituntut memenuhi janji revolusi mental dalam mengangkat para menterinya.

Media massa berperan penting dalam mengawal demokrasi di Indonesia, terutama di tengah menurunnya etika demokrasi dan mahalnya biaya demokrasi.