Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Mendagri

Mendagri Usul Anggota DPR Baru Segera Bahas Revisi UU Pemilu
Mendagri Usul Anggota DPR Baru Segera Bahas Revisi UU Pemilu
Mendagri berharap, pembahasan revisi UU Pemilu pada awal masa sidang menghasilkan UU yang berkualitas.
Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran
Mendagri menerbitkan surat edaran pada 16 Mei 2024 mengenai konsekuensi bagi para penjabat (pj) kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada.
Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah
Mendagri juga mengingatkan bahwa para pj kepala daerah yang berminat maju sebagai calon kepala daerah harus mundur.
Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan
Mendagri Tito Karnavian meminta penjabat kepala daerah untuk mundur jika ikut berkontestasi pada Pilkada 2024. Jangan sampai diberhentikan.
Nasional
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar
Pj kepala daerah yang hendak maju pilkada juga harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN
Nasional

All News

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Nasional
Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya

Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya "Nganggur"

Nasional
15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

Nasional
Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
Komentari Mendagri soal Pilkada Langsung, Demokrat: Pemilihan Langsung Terbaik

Komentari Mendagri soal Pilkada Langsung, Demokrat: Pemilihan Langsung Terbaik

Nasional
Mendagri Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Politikus PDI-P Pertanyakan Kajiannya

Mendagri Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Politikus PDI-P Pertanyakan Kajiannya

Nasional
Mendagri Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, PKB: Dibuka Saja Agar Jadi Perdebatan

Mendagri Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, PKB: Dibuka Saja Agar Jadi Perdebatan

Nasional
Ketika Mendagri Minta Maaf karena Kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya...

Ketika Mendagri Minta Maaf karena Kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya...

Nasional
Soal 5 Pj Kepala Daerah Tersangkut Hukum, Mendagri Sebut Telah Libatkan Penegak Hukum Saat Seleksi

Soal 5 Pj Kepala Daerah Tersangkut Hukum, Mendagri Sebut Telah Libatkan Penegak Hukum Saat Seleksi

Nasional
Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

Nasional
02:31
Mendagri Tito Ungkap Basuki Minta Bantuan soal Pembebasan Lahan IKN

Mendagri Tito Ungkap Basuki Minta Bantuan soal Pembebasan Lahan IKN

video
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
02:38
Pj Kepala Daerah yang Akan Ikut Pilkada Wajib Mundur pada Juli 2024

Pj Kepala Daerah yang Akan Ikut Pilkada Wajib Mundur pada Juli 2024

video
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads