Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan instruksi kepada pemerintah daerah di Lombok Tengah agar MotoGP Mandalika berjalan lancar dan aman.

Anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko menyayangkan sikap pemerintah yang tak melibatkan aparat desa dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Proses ini sepenuhnya ditangani Badan Pusat Statistik (BPS). Ada sejumlah masalah dal

Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal menilai yang berhak menyatakan status keabsahan posisi Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail adalah Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sangat tidak mungkin menjalankan keputusan Mahkamah Agung dan mencopot Nur Mahmudi Ismail dari jabatan Wali Kota Depok.

Kementerian Dalam Negeri segera menggeber sosialisasi, menyusul pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/7/2013). Sosialisasi bertujuan meyakinkan masyarakat tentang perlunya UU ini.