"Tapi juga memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kekhususan situasi, keluarbiasaan situasi,"

Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko menilai Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi keliru ketika menyalahkan perangkat desa terkait kekisruhan penyaluran BLSM.

Anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko menyayangkan sikap pemerintah yang tak melibatkan aparat desa dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Proses ini sepenuhnya ditangani Badan Pusat Statistik (BPS). Ada sejumlah masalah dal

Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal menilai yang berhak menyatakan status keabsahan posisi Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail adalah Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sangat tidak mungkin menjalankan keputusan Mahkamah Agung dan mencopot Nur Mahmudi Ismail dari jabatan Wali Kota Depok.