Hanif beralasan, belum diserahkannya LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dirinya sibuk mengurus kementerian tempat ia bekerja. Lagi pula, kilah Hanif, KPK memberikan waktu yang cukup lama bagi penyelenggara negara untuk menyusun LHKPN itu

Setidaknya sebanyak 70 perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ilegal telah ditutup. Sayangnya, meski telah ditutup hal itu tak membuat para pelaku bisnis ilegal itu jera.

"Kebetulan saya belum sarapan, saya boleh numpang makan di sini?" tanya Hanif, dalam sidaknya di Bekasi, Jawa Barat.

Situasi di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014) pagi, mendadak ramai.

Pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait mekanisme kenaikan upah buruh di industri padat karya.